WALIKOTA BATAM. GAK BECUS KELOLA UANG RAKYAT RP 14 TRILIUN. ARDIWINATA HABISKAN UANG RAKYAT RP 11 MILYAR

Walikota Batam Gagal Kelola Uang Rakyat Rp14 Triliun

Yuk Kita Buat Gerakan...

Tolak Pencalonan Dahlan-Rudi di Pilkada 2015

Kacau nih walikota Batam. Habisi duit rakyat se-enak udelnya aja, Duit Rp14 triliun. Amit amit orang ini berdua mau calon jadi kepala daerah lagi. Gua baca dari Koran Panji Kepri Nih, kelakuan bejad orang ni berdua. Simak nih beritanya broooo…gua kutip dari sebuah media.

Dalam waktu dekat para aliansi aktivis dikota Batam akan mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka meminta agar partai tersebut tidak mencalonkan, Ahmad Dahlan, dan, Rudi, sebagai calon kepala daerah pada pilgub kepri maupun Pilwako Batam tahun 2015. Karena keduanya dinilai sebagai paket pemimpin yang telah gagal dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Batam selama keduanya memimpin.

“Kami berbagai elemen masyarakat Kota Batam Provinsi Kepri memberikan pernyataan sikap menolak pencalonan Ahmad Dahlan sebagai calon wakil gubernur dari Partai Demokrat pada Pilkada Gubernur Provinsi Kepri Tahun 2015 ini dan Rudi sebagai Calon Walikota Batam pada Pilwako Tahun 2015 ini juga,” Kata Orator demo Ta’in Komari yang juga dipertegas oleh Lamidi juga seorang aktivis.

Menurut mereka, Ahmad Dahlan adalah Walikota Batam dua periode (2006-2011 dan 2011-2016) dan Rudi adalah wakilnya Dahlan periode 2011-2016. Ahmad Dahlan dan Rudi juga adalah Ketua dan Sekretaris  DPC Partai Demokrat Kota Batam, namun pada pemilu legislative tahun 2014 lalu justru mengarahkan kader dan simpatisannya kepada kader partai lain yang akhirnya lolos ke senayan, sementara caleg Demokrat gigit jari.

Walikota Batam Ahmad Dahlan tukang ngabisi duit rakyat Rp14 triliun.

Perlu diketahui, Ahmad Dahlan dan Ria Saptarika menjadi Walikota dan Wakil Walikota Batam 2006-2011 diusung oleh Partai Golkar dan PKS, kemudian Ahmad Dahlan dan Rudi menjadi Walikota Batam 2011-2016 diusul Partai Demokrat dan PKB. Artinya, keduanya juga tidak ada komitmen membesarkan partai yang mengusulkan dan mengantarkannya menjadi Walikota dan wakil walikota Batam.

“Sebagai walikota dan wakil walikota Batam, Dahlan dan Rudi tidak menunjukkan prestasi apa-apa untuk Batam. Dalam kurun waktu 10 tahun kepemimpinan Dahlan yang sudah mengelola APBD sekitar Rp14 triliun, namun tidak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat. Justru pada masa akan berakhir masih meninggalkan banyak persoalan yang sudah dihadapi sejak awal dia menjabat pemimpin Batam. Artinya selama 10 tahun Batam tidak mengalami perkembangan apa-apa. Misalnya persoalan pendidikan masih bermasalah, sementara kota atau kabupaten lain sudah banyak yang menerapkan gratis untuk pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA. Selain itu soal kesehatan berbiaya mahal dan tidak berpihak ke masyarakat. Yang lebih menonjol persoalan infrastruktur yang berantakan seperti jalan banyak berlubang dan parit tidak memadai sehingga selalu banjir ketika hujan turun, termasuk persoalan sampah yang tidak kunjung selesai padahal semua itu didukung dengan pendanaan yang luar biasa besar.” Papar Ta’in.

Indikasi terbesarnya adalah dana dana tersebut lebih banyak dikorupsi dan digunakan untuk berfoya-foya, kegiatan seremonial dan banyak kegiatan mubazir. Indikasi korupsi bukan banyaknya pejabat Pemko Batam yang dipenjara, namun dapat dilihat dari realitas hasil pengelolaan anggaran, karena

aparat di Batam, Kepri dan Indonesia ini masih doyan dengan suap bagian hasil korupsi tersebut. Setiap tahun elemen masyarakat melaporkan puluhan kasus korupsi ke aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian, bahkan KPK, namun aparat tersebut hanya sekedar menjadikan berkas laporan seperti tumpukan kertas tak berguna.

Wakil Walikota Batam Rudi.

Selama 10 tahun itu, Pemko Batam yang dipimpin Ahmad Dahlan – Ria Saptarika dan Ahmad Dahlan–Rudi sudah mengelola uang APBD sekitar Rp14 triliun lebih. Bahkan dua tahun terakhir Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Pemko Batam telah mengelola anggaran tanpa hasil yang menembus angka Rp2 Triliun. Meski mengelola anggaran yang cukup fantastis itu namun berbagai persoalan di Kota Batam tidak pernah kunjung bisa dituntaskan. Infrastruktur jalan masih banyak berlubang di mana-mana, transporatasi amburadul dan tidak memadai, sampah bertebaran di mana-mana menyebarkan bauh busuk, drainase tidak memadai sehingga selalu banjir setiap turun hujan, pendidikan mahal penuh muslihat disertai banyak pungutan liar dengan berbagai dalih dan dibiarkan.

Khusus Pendidikan Kota Batam mungkin menjadi satu satunya daerah yang punya kemampuan APBD terbesar tapi belum bisa memberikan pendidikan gratis bagi masyarakatnya. Kami memberikan perbandingan pendidikan di Kota Batam dengan Pendidikan di Kota Surabaya yang sudah menerapkan pendidikan gratis SD, SMP dan SMA termasuk buku pelajaran. Padahal Kota Surabaya memiliki penduduk 3,7 juta jiwa dengan APBD Rp5 Triliun, sementara Kota Batam baru berpenduduk 1,3 juta jiwa dengan APBD Rp2,4 Triliun. Jika kedua kota ini menerapkan anggaran minimal 20 persen seperti diatur undang-undang sisdiknas maka Kota Batam mestinya jauh lebih mampu memberikan pendidikan gratis tersebut dibandingkan Surabaya.

Kenyataannya pendidikan di Kota Batam menjadi yang termahal. Setiap Penerimaan Siswa Baru (PSB) masyarakat selalu dihadapkan dengan keterbatasan kuota daya tampung dan penuh muslihat, pungutan liar dan suap menyuap untuk memasukkan anak ke sekolah tertentu. Selain itu, buku buku pelajaran juga masih harus dibayar oleh setiap siswa padahal selain dana APBD juga ada dana BOS dari APBN, bahkan beberapa sekolah mendapatkan dana CSR perusahaan di Batam.

Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata, cecunguk yang ngabisi Rp11 Milyar.

Hampir semua kabupaten dan kota se-Indonesia sudah menerapkan pendidikan gratis SD, SMP dan SMA : Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur (Surabaya, Malang, Jember, Sidoarjo, Malang, Lamongan, Kediri dll). Ini ironis dengan kondisi Kota Batam yang memiliki anggaran jauh lebih besar namun pendidikan mahal dan amburadul.

Persoalan yang paling gampang dan sederhana diselesaikan yakni kenyamanan infrastruktur misalnya jalan raya. Lubang ada di mana-mana yang bisa membahayakan pengguna jalan. Padahal tinggal ditambal kalau tidak bisa dibangun baru, itu saja tidak beres. Padahal dananya ada dan berlebih. Untuk infrastruktur itu, Pemko Batam tak pernah kurang dari Rp400 miliar setiap tahun yang dikelola melalui Dinas Pekerjaan Umum. Diluar yang dikelola Dinas Tata Kota maupun dinas-dinas teknis lainnya.

Persoalan pengelolaan sampah yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 40 miliar setiap tahun, namun persampahan masih amburadul dan tidak pernah beres. Penataan pasar basah juga tidak terurus dan teratur, berantakan. Padahal Surabaya, Bali dan daerah lain sudah bisa menerapkan pengelolaan sampah dengan baik. Sepertinya Walikota dan Wakil Walikota Batam tidak pernah serius mengurus dan mengelola Kota Batam dengan baik. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya semata.

“Atas dasar itu semua, kami menyatakan sikap menolak pencalonan Admad Dahlan dalam Pilkada Gubernur Kepri dan Rudi dalam Pilkada Walikota Batam, karena keduanya tidak layak menjadi pemimpin dan memimpin Kepri maupun Batam. Semoga Partai yang Demokrat menemukan figure lain yang jauh lebih bagus dan layak memimpin Kepri maupun Batam, tapi jelas tidak kedua nama tersebut.” tegas Ta’in mengakhiri saat orasi demo saat itu) . (BY: OPOSISI KEPRI)