KONSPIRASI JAHAT REKLAMASI PANTAI DI PULAU BATAM

REKLAMASI PANTAI SECARA ILEGAL MULUS

BANYAK OKNUM BERPESTA UPETI !

Kepala Bapedalda Batam, Dendi Purnomo.

Memanasnya suhu politik negeri ini akibat reklamasi pantai di teluk Jakarta, ternyata berimbas ke permasalahan reklamasi pantai di pulau Batam. Jika di Jakarta, untuk urusan reklamasi pantai harus seizin Gubernur, namun di kota Batam uniknya untuk reklamasi pantai izinya dapat dikeluarkan oleh tingkat kepala dinas di pemerintah kota, dalam hal ini Bapedalda Pemko Batam.. Lucunya, izin reklamasi pantai yang dikeluarkan bukan dalam bentuk dokumen UKL-UPL atau Amdal, tetapi hanya cukup dengan lembaran rekomendasi yang ditanda tangani Kepala Bapedalda Batam, Dendi Purnomo.

Reklamasi ilegal di Batam.

Memang cukup ironis. Dengan selembar rekomendasi dari seorang sekelas kepala Badan, para pengusaha dapat menimbun laut hingga puluhan mil ke laut. Akibatnya, pulau Batam yang dulunya dikenal dengan negeri kalajengking, kini telah berubah nama menjadi negeri gajah. Dimana-mana para pengembang pulau Batam telah melebarkan pulau ini dengan cara menimbun laut untuk dijadikan kawasan bisnis berkelas. Celakanya, badan agraria hingga kini tidak dapat mengukur luas pulau Batam lagi, karena dari hari kehari luas pulau Batam terus bertambah akibat reklamasi.

 

Mahasiswa saat mengkritisi kinerja Bapedalda Pemko Batam.

Mudahnya mendapat rekomendasi reklamasi pantai di pulau Batam tentunya menjadi pertanyaan yang cukup serius. Terindikasi, banyak pemain elite di Batam maupun Jakarta turut bermain sehingga surat sakti bernama rekomendasi reklamasi pantai dapat lolos tanpa izin gubernur. Ajaibnya, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mengontrol seluruh kebijakan pemerintah malah mingkem. Lazimnya, sebagai pengontrol kinerja eksekutif, dewan perwakilan rakyat harus bersuara lantang untuk menentang kebijakan pemerintah yang merugikan daerah ini.   

Reklamasi ilegal di Batam.

Reklamasi ilegal di Batam.

 

Reklamasi pantai ilegal di Batam.

Dalam permasalahan reklamasi pantai di kota Batam, lazimnya para penegak hukum melek mata. Dan jangan hanya jadi penonton ketika kerusakan lingkungan hidup dirusak secara hebat oleh para pengembang. Para penegak hukum sebenarnya dapat menindak secara hukum pidana lingkungan hidup terhadap para pengembang yang melakukan kerusakan alam. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Reklamasi ilegal di Batam.

Uniknya, DPRD kota Batam diam dengan adanya aroma konspirasi jahat kasus legalitas izin reklamasi pantai yang dikeluarkan pihak Bapedalda Batam. Konon, banyak oknum di DPRD Batam yang banyak kecipratan upeti tutup mulu dari para pengusaha reklamasi pantai. Bukan saja DPRD Batam, namun juga pihak aparat penegak hukum selaku pihak yang paling berwenang juga justru diam, konon juga, banyak oknum penegak hukum yang kecipratan upeti dalam kasus konspirasi jahat reklamasi pantai di Batam. (By: OPOSISI BATAM)