TERIMA KASIH BUAT KAMU YANG MENDUKUNG BLOG INI..KOMENTAR ANDA PENENTU KEBERHASILAN BLOG INI

INDONESIA MANGKIN SEKSI SAJA !

JIKA INGIN MENGUASAI SPIRITUAL KUASAILAH BAHASA ARAB

JIKA INGIN MENGUASAI PERDAGANGAN KUASAILAH BAHASA CHINA

JIKA INGIN MENGUASAI TEKHNOLOGI KUASAILAH BAHASA INGGRIS

(EDITING BY: OPOSISI KEPRI/ BATAM SECRET)

" HARGAILAH HASIL KARYA ORANG LAIN "


oposisikepri@gmail.com

Kamis, 20 Agustus 2015

PILWAKO BATAM DIPREDIKSI TAHUN 2017, BEDAH PETA POLITIK BATAM 2015, DILEMA PILKADA BATAM 2015



Ria Saptarika SEPERTI
"SEDANG  BERJUDI”
Belum Rela Rp 7.040.000.000  HANGUS
PASANGAN CAWAKO BATAM, RIA SAPTARIKA-SULISTIYANA
   Dilarang sakit hati..hihihihihi..begini ceritanya..Saat ini, tim sukses maupun relawan Bakal Calon (Balon) Walikota/wakil kota Batam terlihat mulai begerilya untuk mencari dukungan dimasyarakat. Mulai sosialisasi menarik simpati masyarakat maupun membentuk kelompok-kelompok kecil relawan telah dilaksanakan, dengan harapan agar balon yang didukungnya meraih suara terbanyak untuk memenangkan pilwako 9 Desember 2015. Namun, tahukah anda jika pilkada Pilwako Batam yang diprediksi pada 9 Desember 2015 itu ternyata salah besar ?. Pilkada dikota Batam bakal diundur hingga 2017, mengapa ?

   Beginilah hasil bisik-bisik para elite politik dikota Batam yang saya dengar dari beberapa pertemuan rahasia, dan telah kurangkum menjadi kisah singkat sederhana alias polos..
 
PASANGAN CAWAKO BATAM, RUDI-AMSAKAR
   Saya mulai dengan pasangan dua balon wako/wawako Batam, (Ria Saptarika-Sulistiyana dan Rudi-Amsakar) yang telah terdaftar di KPU Batam sebagai peserta pilkada Desember 2015. Dari perang grilya sosialisasi ke masyarakat dilapangan balon pasangan pilwako Rudi-Amsakar ternyata lebih unggul dibandingkan pasangan balon Ria Saptarika-Sulistiyana..(Kalau ditanya sebabnya cuma saya sendiri yang tahu gimana permainan grilya kedua kandidat ini..hehehehehe)

Jangan teruskan membaca kisah ini jika anda kurang tertarik atau sakit hati. Beri pesan anda dikotak komentar jika merasa tidak pantas dipublikasikan..

Kita lanjut ya..
   Meski sebagai balon, kedua pasangan ini belum tentu akan menjadi peserta pilkada pada 9 Desember 2015. Perlu di ingat jika kedua pasangan balon ini hanya terdaftar di KPU Batam saja, artinya kedua balon belum syah jika belum ada pengumuman penetapan yang umumkan oleh KPU Batam. Dan perlu juga diketahui jika KPU Batam pada 24 Agustus 2015 nanti akan melakukan verifikasi penetapan berkas calon..nah..pada 25 Agustus 2015 akan diumumkan hasil penetapan calon. Pertanyaanya, loloskah kedua pasangan balon itu untuk bertarung di pilkada 9 Desember 2015 ?.

Belum tentu !...
   Saat ini para elite politik masih meragukan ketegasan Ria Saptarika untuk maju sebagai calon walikota (cawako) Batam pada 9 Desember 2015 mendatang. Hal ini menyangkut dokumen berkas pengunduran diri Ria Saptarika sebagai anggota DPD RI belum diterima KPU Batam. Kita berharap KPU Batam tidak menutup-nutupi hal ini agar proses pilkada Batam berjalan lancar..maksudnya jangan sampai KPU menyatakan telah menerima berkas pengunduran diri yang bersangkutan namun ternyata hingga kini berkas itu belum diterimanya.

Nex's..
   saya bedah sedikit mengapa ada sikap ketidaktegasan Ria Saptarika untuk serius maju sebagai Cawako Batam. Sebelumnya, para petinggi partai pengusung Ria Saptarika sedikit jantungan ketika memasuki detik terakhir pendaftaran balon di KPU Batam. Saat itu, dalam perhitungan untung ruginya membuat sikap Ria Saptarika ragu untuk melangkah maju mendaftarkan diri di KPU Batam. Lobi lobi bujukan dan tekanan keras para elite politikpun bermunculan..

   Singkat cerita..akhirnya Ria Saptarika menyerah dan mau mendaftarkan dirinya bersama pasanganya ke KPU dengan beberapa syarat (bergaining) atau keinginan Ria Saptarika harus dipenuhi..Permasalahan inipun akhirnya clear setelah adanya jaminan dari Asman Abnur atas persyaratan yang diinginkan Ria Saptarika. Namun untuk sportifitas permainan politik, dalam terkabulnya persyaratan yang diinginkan Ria Saptarika, ia tidak memberikan berkas pengunduran dirinya dari DPD RI kepada KPU Batam hingga verifikasi penetapan KPU pada 24 Agustus nanti. Apa yang menjadi perhitungan untung rugi Ria Saptarika dalam mencalonkan diri sebagai walikota Batam ?..Penasarankah anda ?..

   Nah..perlu anda ketahui jika kini Ria Saptarika seperti sedang 'BERJUDI Rp 7 miliar' lebih miliknya..Ada upaya untuk menggagalkan dirinya sendiri sebagai cawako Batam pada saat verivikasi penetapan KPU jika persyaratan yang pernah diajukan kepada Asman Abnur tidak dikabulkan.  Herankah anda, uang lebih Rp7 miliar milik Ria Saptarika itu dari mana ?.

   Mari simak hasil bedahan saya..KALI..BAGI..TAMBAH..SAMA DENGAN..hehehehe. 
   
   Salah satunya terkait ..bergaining kursi DPD RI miliknya, jika ditinggalkan maka otomatis akan diduduki calon DPD RI nomor urut 5 pada pemilu 2014 lalu, yaitu M.Nabil..Sepertinya Ria Saptarika belum merelakan kursi DPD RI miliknya diduduki oleh M.Nabil secara gratis. Dalam isunya, M.Nabil juga tidak mau gratis untuk meneruskan tahta kursi DPD RI milik Ria Saptarika.

   Permasalahan inipun 'diel' setelah M.Nabil menyetujui harga kursi DPD RI tersebut dengan harga milyaran rupiah. Namun saya belum dapat besaran angka pasti miliaran itu..ada juga yang menyebut sekitar lebih dari Rp2 milyar. Bergaining atau diel harga tersebut hingga kini belum dipenuhi oleh M.Nabil. Hal inilah yang menjadi penyebab Ria Saptarika tidak memberikan berkas pengunduran dirinya sebagai DPD RI kepada KPU Batam. Dengan belum lengkapnya persyaratan ini tentunya KPU akan mendiskualifikasikan Ria Saptarika sebagai peserta cawako Batam pada pilkada jika pada akhir batas 24 Agustus 2015.

   Persoalan ini menjadi dilemma, dan akhirnya pilwako pilkada Batam 9 Desember 2015 akan diikuti oleh calon tunggal yaitu pasangan balon Rudi-Amsakar. Tentunya ini tidak memenuhi unsur/persyaratan pilkada, dan pilkada Batam sesuai kentuan dipastikan diundur menjadi tahun 2017.

   Sedikit saya bedah harga kursi DPD RI milik Ria Saptarika..mari kita hitung sama-sama..siapkan kalkulator anda..nex..

Jabatan kursi DPD RI milik Ria Saptarika masih tersisa sekitar 4 tahun lagi.
Setiap 1 bulan kursi DPD RI milik Ria Saptarika itu bergaji Rp 80 juta bersih.
Jadi Rp 80 juta x 12 bulan (1 setahun) =  Rp 960 juta

Dari hasil setahun Rp 960 juta x 4 (selama 4 tahun) = Rp 3.840.000.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta)

Ditambah biaya reses anggota DPD RI dimana dalam pertiga bulan dibiayai negara sebesar Rp 200 juta.
Pertiga bulan jadi empat kali setahun, jadi Rp 200 juta x 4 = Rp 800 juta.
Dari Rp 800 juta x 4 (masa jabatan empat tahun atau 12 kali reses) = Rp 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah)

Maka TOTAL yang didapat kursi DPD RI selam sisa masa jabatan 4 tahun yaitu Rp 3.840.000.000 + Rp 3.200.000.000 = Rp 7.040.000.000 (tujuh miliar empat puluh juta rupiah).

WOW Keren !!!..
   Jadi kalkulasi biaya kursi DPD RI milik Ria Saptarika yang tersisa 4 tahun lagi itu akan menghasilkan Rp 7.040.000.000 (tujuh miliar empat puluh juta rupiah). Ini bahkan bisa lebih jika tahun depan Presiden RI menaikan gaji para anggota DPD RI.

Eheeeeeem..
   Gimana menurut bapak, ibu, sodara sodari dan bro sekalian. cukup masuk akal kan ?..Dengan pendapatan yang cukup fantastis tersebut mungkinkah Ria Saptarika mau merelakan kursi DPD RI miliknya itu lepas ?..

   Untuk saat ini, Cawako Batam Rudi-Amsakar mulai was-was atas permasalahan calon tunggal ini. Sudahpun dana banyak keluar tapi gak jadi pilkadanya.

   Bagaimana keterkaitan dengan paket cawako Batam dan Cagub Kepri, atau hubungan satu paket cawako Ria Saptarika dengan Cagub Kepri ?.

Sekilas saya bedah peta politiknya..
   Cagub Kepri saat ini kosentrasi dalam mendulang dukungan suaranya sendiri. Maksudnya untuk mendapatkan dukungan yang optimal dan tidak terpecah kosentrasi tentunya tidak mencampur adukan antara dulang dukungan cagub Kepri dan cawako Batam..Alias..selamatkanlah diri masing-masing, karena pertarungan pilkada baik cawako Batam maupun cagub Kepri pada 9 Desember 2015 ini berlangsung dengan sangat panas dan ketat.

  Hitunganya..jika pilwako tahun 2015 gagal atau diundur tahun 2017, tetapi untuk pilkada cagub kepri harus berjalan sukses pada tahun 2015 ini. Artinya, dengan suksesnya pilkada cagub Kepri , maka nantinya sangat mudah untuk mengotak atik peta politik pada pilwako Batam pada tahun 2017. Pasalnya, tampuk kekuasaan di Kepri sudah dikuasai oleh cagub yang berhasil menduduki Kepri satu untuk jabatan priode tahun 2016-2021.

   Kayaknya sudah cukup ya..ntar kalau saya bedah habis peta politik di Batam ini bisa siaga satu Batam ini..hihihihihi.. Yang terpenting mari kita sukseskan PILKADA 2015 ini !. (BY: OPOSISI KEPRI)

Selasa, 18 Agustus 2015

PEJABAT BATAM SELEWENGKAN APBD TAHUN 2014 KE REKENING PRIBADI



MANTAP...MANTAP...MANTAP...!!!
AGUSSAHIMAN (sekda) Rp180 MILIAR
ARDI WINATA (kabag humas) Rp11, 988 MILIAR

ARDI WINATA, KABAG HUMAS PEMKO BATAM
Kabar yang brkembang nih bro…simak yah....
Dana Rp180 miliar yang ada di rekening pribadi Sekda, Agussahiman, berasal dari APBD tahun 2014 kini menjadi perhatian publik. Hal itu dikaitkan hasil temuan BPK yang terungkap pada pansus LPJ walikota yang menyebut masalah keuangan pemko Batam tidak sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Artinya, diduga kuat terjadi manipulasi data anggaran pada akutansi keuangan pemko Batam di APBD tahun 2014.

Penyelewengan anggaran APBD tahun 2014 sebesar Rp180 miliar akan terungkap meski pemerintah kota Batam menutup rapat persoalan ini. Ibarat 'bangkai yang ditutup rapat namun aromanya busuknya pasti tetap tercium'. Demikianlah kiasan yang pantas diumpamakan pada dana cukup besar berasal dari APBD tersebut mangkal direkening pribadi Sekdako Batam, Agussahiman.

Anggaran itu sedianya untuk pembelian mobil dinas pemko Batam dan mobil dinas DPRD kota Batam, namun hingga kini hanya tiga mobil baru saja yang telah terealisasi. Sebelumnya, rencana pembelian mobil dinas baru itu ditentang oleh para anggota DPRD karena dinilai menyalahi aturan. Akhirnya, pemko Batam membatalkan rencana tersebut meski dana Rp180 miliar telah dicairkan. Konon, dana sebesar itu bukan dikembalikan ke kas pemko Batam tetapi justru beralih ke rekening pribadi Agussahiman yang diduga kuat sebagi pengambil kebijakan dalam rencana pengadaan mobil dinas. 
  
Terkait penyelewengan APBD tahun 2014 terindikasi banyak yang beralih ke rekening pejabat pemko Batam. Diduga kuat kabag Humas Pemko Batam, Ardi Winata, ikut bermain dan melakukan hal yang sama. Ada indikasi penyelewengan atas penggunaan aggaran dipos kehumasan sebesar Rp11, 988 Miliar. Pada penggunaanya tidak terperinci sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dana sebesar itu diduga kuat mengalir kerekening pribadi kabag humas tersebut.
 
AGUSSAHIMAN, SEKDA PEMKO BATAM
Menanggapi persoalan ini, Ta'in komari, Ketua Kodat'86, meminta kejari Batam untuk mengusut persoalan ini. Menurutnya, beralihnya APBD 2014 kerekening pribadi pejabat pemko Batam itu sudah dapat dikatagorikan sebagai penyelewengan.

"Anggaran APBD tahun 2014 yang beralih kerekening pribadi itu sudah jelas penyelewengan dan harus diproses secara hukum. Beginikah modus pejabat Batam untuk memperkaya diri dengan membungakan uang di bank tapi memakai APBD," ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan temuan baru meski ini bukan cerita baru bagi pejabat Batam. Kalau pimpinanya seperti ini tentunya semua pejabat Batam melakukan hal yang demikian. Pantas saja kas pemko Batam selalu defisit, ternyata ini adalah permainan tingkat tinggi para pejabat pemko Batam.***
(BY: OPOSISI BATAM)

DISDIK PROVINSI KEPRI SARANG KORUPSI. MONOPOLI PROYEK DIKELOLA SATU KELUARGA. PROYEK DIKELOLA PERUSAHAAN FIKTIF



 DARURAT dan Gawat..!
PROYEK HIBAH DISDIK KEPRI DIKELOLA SATU KELUARGA

“GILA”..!...Sejumlah perusahaan dengan alamat fiktif berhasil memenangkan lelang pengadaan alat peraga/praktek dan pengadaan buku di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Bahkan beberapa orang Direktur yang tercantum dalam perusahaan pemenang tender pengadaan itu, tidak begitu mengetahui secara perihal tender tersebut. Kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi ?.

Ternyata sejumlah perusahaan yang memenangkan tender di Disdik Kepri, dikendalikan salah satu orang, yang berinisial AR. Dan sejumlah perusahaan yang seluruhnya hampir berbentuk  Curriculum vitae (CV), AR selalu menggunakan nama Istri, Keluarga, hingga kerabatnya.

Nah, disinilah diduga AR sebagai orang yang menjalankan proyek atau pengadaan titipan dari para pejabat Disdik Kepri dan oknum anggota dewan. Padahal sejak tahun lalu, Pemerintah Provinsi Kepri telah membentuk lembaga khusus untuk mengurus lelang pengadaan barang dan jasa, yakni Unit Layanan Pengadaan (sejak Januari 2015 berubah menjadi Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa atau BPPBJ).


Pengakuan seorang panitia lelang yang enggan namanya disebutkan, mengatakan dalam prosedur lelang, panitia lelang (pemerintah) memang tidak pernah diwajibkan untuk melakukan pengecekan alamat perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta lelang.

 “Selama dokumen yang menjadi persyaratan bisa dilengkapi, perusahaan tersebut sudah dianggap sebagai perusahaan yang sah. Kalau ingin lebih jelas lagi, langsung dengan Kepala Disdik Kepri,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, AR pada tahun 2014 yang lalu banyak keluar sebagai pemenang dengan nilai pengadaan barang dan jasa bervariasi, mulai dari Rp 1 milliar hingga mencapai hampir Rp 2 milliar. Sehingga bila ditotalkan mencapai Rp 13 milliar dari 9 kegiatan yang ada.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh AR yaitu Hibah pengadaan buku Ensiklopedia seri peningkatan mutu pendidikan dengan nilai Rp 1,9 milliar, perusahaan CV Anaz (Abang Ipar AR).

Hibah pengadaan buku sejarah Indonesia untuk sekolah se-Kepri dengan nilai Rp 1,950 milliar, perusahaan CV Lentera Hati  (Kakak Ipar).

Hibah pengadaan buku karakter kebangsaan untuk sekolah se-Kepri, nilai tender Rp 1,927 milliar, perusahaan CV Sinar Harapan (Atas nama AR sendiri).

Hibah pengadaan buku kendali belajar siswa dan hibah untuk SD, SMP dan SMA se-Kepri senilai Rp 1,419 milliar, perusahaan CV Anima Nusantara Teknologi (Istri AR).

Hibah pengadaan buku Ensiklopedia budaya Indonesia dari masa ke masa untuk SLTA se-Kepri senilai Rp 1,421 milliar, perusahaan pemenang CV Anima Nusantara Teknologi (Istri AR).

Hibah pengadaan buku referensi bahan ajar perguruan tinggi se-Kepri  senilai Rp 934 juta, perusahaan pemenang CV Kawah Candradimuka keponakan AR).

Hibah pengadaan alat penunjang pratikum dwi fungsi mikroskop digital 3D untuk sekolah se-Kepri, pemenang  CV Anima Nusantara Teknologi (Istri AR/NN).


Hibah pengadaan alat penunjang pembelajaran untuk SMA/SMK senilai Rp 1,720 milliar, perusahaan pemenang CV Kawah Candradimuka. Dan Hibah pengadaan buku pembelajaran untuk SMKN Bisnis Manajemen dan Teknik Industri se-Kepri yang tidak diketahui nilainya, dimenangkan oleh CV Acalapati yang merupakan Ketua RT 004/RW 003 yang juga kerabat dari AR.


Dari perusahaan-perusahaan inilah diketahui, AR menggunakan alamat fiktif seperti  CV Anas beralamat Jl. RE Martadinata Blok I No. 14, CV Lentera Hati beralamat Jl. RE. Martadinata Blok III No. 14, CV Sinar Harapan beralamat DI Panjaitan Km 6 No. 4, CV Anima Nusantara Teknologi DI. Panjaitan Km 6 No 4, CV awah Candradimuka Jl. Putri Ayu I Melayu Kota Piring dan CV Acalapati yang tidak tercantum alamatnya.

Setelah dicek ke lokasi, ternyata seluruh alamat tersebut fiktif. Tidak ada alamat yang dinyatakan sesuai dengan dokumen dari perusahaan tersebut. Bahkan alamat perusahaan AR dan sang istrti di Jl. DI Panjaitan Km 6 No. 4 tidak memiliki papan plang resmi perusahaan, hanya ada sebuah cafe dan butik di ruko tersebut.

Pada awal tahun 2015 ini, AR pun telah memenang dua lelang yakni Hibah pengadaan alat penunjang pratikum dwifungsi Mikroskop digital 3D untuk sekolah se-Kepri senilai Rp 1.692 milliar atas nama perusahaan CV Anima Nusantara Teknologi.

Dan hibah pengadaan alat penunjang pratikum dwi fungsi mikroskop digital 3D untuk SMP se-Kepri  senilai Rp 952 juta atas nama perusahaan pemenang CV Arta Multi Guna yang juga notabenenya perusahaan milik AR.

Dari pengadaan barang ini, banyak barang-barang hibah dari Disdik Kepri ini yang tidak sampai ke sekolah-sekolah di Provinsi Kepri. Bahkan ada juga buku yang berbau pornografi yaitu buku panduan praktis Pramuwisata Profesional penerbit Graha Ilmu yang mesti ditarik dan diganti. Tetapi hanya sebagian sekolah saja yang tidak ditarik dan diganti yang baru.

Meski proyek bermasalah, pekerjaan tidak sampai tuntas. AR selalu mendapatkan pencairan seratus persen. Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, setelah pencairan, AR selalu mengantarkan “upeti” ke sejumlah pejabat Disdik Kepri. ***
(BY: OPOSISI KEPRI)